Kamis, 20 Januari 2022
BerandaRegionalPertanyakan Honor COVID-19 Rp 14,4 M Era Bupati Faida, LSM Jember: Aparat...

Pertanyakan Honor COVID-19 Rp 14,4 M Era Bupati Faida, LSM Jember: Aparat Segera Bertindak

NOKTAHMERAH.COM – JEMBER – Honor COVID-19 bupati H Hendy Siswanto Rp 282 juta yang menuding para pejabat rakus, viral dimana-mana. Namun fakta lain menunjukkan, honor COVID-19 era bupati Faida tedapat temuan lebih besar mencapai Rp 14,4 Miliar. Masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) kok bungkam? Ada apa dibalik semuanya itu? Kali ini ganti LSM bereaksi.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Menurut klaim sejumlah aktivis di Jember, Honor COVID-19 di era pemerintahan Bupati Faida mencapai Rp 14,4 Miyar. Mendapati data honor yang fantastis itu, mereka mendatangi DPRD Jember untuk mendesak panitia khusus COVID-19 DPRD Jember. Agar seriusi anggaran honor percepatan penanganan COVID-19, Selasa (07/09/2021)

Seperti dikatakan Ketua Forum Komunikasi LSM Jember, KH Ayyub Syaiful Rijal bahwa, terdapat sejumlah Rp 14,4 Milyar pada Era Pemerintahan Bupati Faida MMR. Diduga berasal dari anggaran percepatan penanganan COVID-19, yang berdasarkan data yang diklaim didapatkannya untuk honor.

Baca Juga: Tinjau Vaksinasi Pelajar di Jember, Gubernur Khofifah Puji Tim Satgas Sekolah

“Hukum harus ditegakkan, DPRD Jember harus bersikap tegas dalam menangani masalah ini,” tutur Gus Syaif panggilan KH Ayyub Syaiful Rijal.

Sebelumnya, Kustiono Musri perwakilan dari aktivis Jember menegaskan, pihaknya menemukan data yang cukup dapat dipertanggung jawabkan. Terkait dengan alokasi anggaran pada ahir tahun 2020, untuk honor beberapa pejabat. Serta elemen terkait di dalamnya yang jumlahnya cukup fantastis.

“Kami mendesak Pansus COVID-19 DPRD Jember merekomendasikan kepada penegak hukum agar juga mengusut tuntas permasalahan ini. Sehingga semuanya menjadi terang benderang,” tandasnya.

Anggaran itu, lanjut Kustiono sebenarnya merupakan bagian dari alokasi anggaran sebesar Rp 107 Milyar yang sudah menjadi temuan BPK. Hanya saja isunya justru kalah heboh dibanding dengan isu Honor Pemakaman Jenazah COVID-19 sebesar 282 Juta. Konon akan diterimakan kepada empat pejabat pemkab Jember pada pemerintahan Bupati Jember Hendy Siswanto.

Baca Juga: Polres Jember Bakal Panggil Kades Tegalwangi Selaku Tuan Rumah Pesta Joget

“Bahkan sekarang, pihak Polres sudah menyeret masalah anggaran Rp 282 juta itu ke ranah hukum,” tegasnya.

Sedangkan Aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Agus Mashudi, menyoroti keabasahan Surat Keputusan (SK) penganggaran sejumlah Rp 14 milyar di era Bupati Faida itu.

“Coba kita lihat dictum yang tercantum dalam Surat Keputusan bupati itu, saya kira ada persoalan yang justru patut dipertanyakan,” ujarnya.

Sedangkan Praktisi Hukum Didik Muzani, juga mempertegas keniscayaan DPRD Jember untuk mendorong agar diterbitkannya rekomendasi kepada aparat penegak hukum, untuk mengusut tuntas permasalahan itu.

“Bersandar pada hasil temuan LHP BPK, sebenarnya cukup menjadi bukti awal agar aparat penegak hukum bertindak,” tandasnya.

Baca Juga: Cuan Pejabat Jember Naik Berlipat Sejak Bupati Hendy Menjabat, Kinerjanya?

Menanggapi desakan aktivis itu, Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Jember David Handoko Seto, menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi bersama pimpinan DPRD Jember, untuk menyikapi permasalahan yang ada.

“Kami akan segera tindak lanjuti, dengan berkoordinasi pimpinan dewan,” ujarnya.

Sementara Anggota Pansus COVID-19 DPRD Jember Hadi Supaat menegaskan, selama ini Pansus periode pertama, sebenarnya merasa kesulitan mendapatkan data yang benar tentang penggunaan anggaran COVID-19.

“Saat itu, jangan untuk mendapatkan data, mengundang pejabat pemkab Jember saja sudah kesulitan,” ujarnya.

Karenanya, Hadi merasa terbantu atas masukan aktivis FK LSM Jember yang telah menyuguhkan data tentang pemanfaatan dana penanganan COVID-19 pada era Pemerintahan Bupati Faida.

“Untuk itu kami setelah berkoordinasi bersama pimpinan, kami akan desak agar merekomendasikan kepada APH untuk mengusut tuntas semua penggunaan anggaran yang terindikasi korupsi,” tandasnnya. (sul)

+ posts
- Advertisement -
BERITA TERBARU
terkait