Senin, 6 Desember 2021
BerandaOpinionAhmadiyah dan Korban Rendahnya Literasi Kita

Ahmadiyah dan Korban Rendahnya Literasi Kita

Oleh: Dr. Wadji, M.Pd.

Hari Jumat, seminggu yang lalu, saya mendapatkan kiriman beberapa video dari mantan mahasiswa saya asal Sintang, Kalimantan Barat. Video itu masih hangat, dikirim beberapa menit setelah peristiwa berlangsung. Salah satu video berisi kobaran api dari salah satu bangunan, persis di sebelah masjid yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah Sintang.

- Advertisement -Iklan BTC Guest House

Ada teriakan lantang menyertai video itu. Wajah pria itu tidak tampak dalam video. Ia sedang berorasi, “Wahai ulama kami, dengarlah yang ada di Majelis Ulama Indonesia, tugas kami sebagai tentara kalian sudah selesai. Pemerintah yang hari ini tidak menghiraukan fatwa kalian, hari ini kami tunaikan, wahai ulama kami. Takbir!” Lalu disambut dengan suara sejumlah orang dengan teriakan lantang, “Allahu Akbar!”

Dalam video lain, tampak seorang pria berambut  panjang, dengan pakaian serba putih, jubah putih dan sorban putih, sedang melakukan orasi di depan masa yang cukup banyak. Persis di depannya juga tampak banyak sekali polisi yang berdiri berjajar dalam posisi menghadang. Semuanya lengkap dengan tamengnya.

Salah satu polisi yang terdekat dengan pria berjubah itu selalu manggut-manggut, menganggukkan kepala merespon ujaran kebencian dari sang provokator. “Kalau Ahmadiyah ini masih hidup di Sintang ini siap nggak dituntaskan? Kalau Ahmadiyah ini masih menyebarkan fahamnya di kabupaten Sintang, dilawan atau tidak? Lawan atau diam? Lawan atau diam? Takbir!” kata pria berjubah itu disambut oleh masa dengan teriakan, “Allahu Akbar. Lawan! Ratakan! Bakar yo!”

Baca Juga: Ahmadiyah dan Korban Rendahnya Literasi Kita

Berikutnya seorang pria dengan topi Taliban bermotif hijau doreng, berujar tidak kalah lantang dengan yang pertama, “Kita hari ini telah menuntaskan daripada tugas kita sebagai umat daripada ulama-ulama kita, yang hari ini fatwanya dilecehkan, hari ini fatwanya sama sekali tidak digubris oleh negara, khususnya pemerintah kabupaten Sintang. Wahai ulama, kami sudah tuntaskan, tuntaskan daripada tugas kami sebagai umat kalian.” Lagi-lagi, masa menyambutnya dengan pekikan takbir dan teriakan, “Ratakan!”

Mantan mahasiswa saya yang mengirim video itu bukanlah anggota Jemaat Ahmadiyah, namun ia adalah salah seorang pengurus ormas Islam terbesar. Ia cukup dekat dengan beberapa jemaat, bahkan mengenal cukup baik misionaris Ahmadiyah yang bertugas di sana. Ia menyesalkan keberingasan umat Muslim di daerahnya. Dalam pesan yang dikirim ke saya, ia merasa sangat sedih dan prihatin atas tindakan anarki umat Islam di sana, yang hanya mengumbar hawa nafsu dan tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan.

Tiap kali ada gerakan menolak keberadaan Jemaat Ahmadiyah, yang mereka jadikan dasar adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tahun 1980 MUI mengeluarkan fawa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan. Tahun 2005 MUI kembali menegaskan fatwa itu. Fatwa Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 itu ditandatangani oleh Ketua MUI, K.H. Ma’ruf Amin (yang saat ini menjadi Wakil Presiden R.I.).

Baca Juga: Sekali Lagi Tentang Pro Kontra Peniadaan Salat Idul Adha di Wilayah Asesmen 4 PPKM Darurat

Dalam fatwa itu MUI menegaskan kembali fatwanya dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).

Sayang sekali banyak orang yang masih belum memahami kedudukan fatwa. Fatwa adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti nasihat, petuah, atau pendapat. Karena sifatnya adalah pendapat, maka tentunya pendapat itu tidaklah tunggal, ada pendapat lain.  

Oleh karenanya, maka sebuah pendapat tidak wajib untuk diikuti. Sebuah fatwa tidak dapat dijadikan sebagai rujukan hukum positif. Lebih-lebih semua orang tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pemilik fatwa itu bukanlah lembaga negara, apalagi lembaga legislatif ataupun yudikatif.

Baca Juga: Fitri Carlina Gelar Dangdutan di Times Square, New York

Sebagaimana terpampang jelas dalam laman resmi MUI, bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.

Sebagai organisasi masa, MUI sejajar dengan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Lalu logika macam apa sebuah pendapat dari ormas akan dipaksakan oleh golongan tertentu untuk diberlakukan sebagai hukum positif?

Orang-orang yang berteriak lantang bahwa pemerintah tidak mengindahkan fatwa MUI, jelas mereka tidak memahami kedudukan dan status fatwa. Perlu diingat bahwa pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa tentang doa bersama.

Menurut MUI, doa bersama hukumnya haram. Pertanyaannya, apakah kemudian Kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa menghentikan kegiatan doa bersama? Jelas tidak, karena fatwa tidak mengikat secara hukum.

Apakah setelah terbitnya fatwa itu sudah tidak ada lagi kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh lintas agama? Apakah para pejabat tidak ada lagi yang terlibat dalam kegiatan doa bersama? Buktinya sampai hari ini masih marak. Itu artinya fatwa tersebut jarang sekali yang menggubrisnya.

Maka, jika ada segolongan orang memaksakan diri membuat fatwa sebagai dasar kebijakan, jelas salah alamat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa haram tentang rokok.

Apakah pasca keluarnya fatwa tersebut lantas semua pabrik rokok harus ditutup, atau para perokok itu harus diusir dari daerahnya? Wah, jika itu terjadi, di Indonesia sudah lama sekali tidak ada orang jualan rokok.

Begitu pula telah banyak salah kaprah terhadap SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tahun 2005, ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, pemerintah mengeluarkan SKB tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung itu memuat 6 poin.

  • (1) Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama;
  • (2) Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti pengakuaan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW;
  • (3) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenai saksi sesuai peraturan perundangan;
  • (4) Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI;
  • (5) Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
  • (6) Memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama ini.

Tidak banyak orang yang memahami isi SKB itu. Saya pernah melakukan kunjungan kepada seorang Camat dan Kapolsek di kabupaten Malang. Ternyata mereka belum pernah membaca SKB itu. Rasanya juga banyak pejabat publik yang tidak memahami SKB dan bahkan belum pernah membacanya, namun dengan seenaknya sendiri melontarkan komentar bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia dilarang.

Dalam SKB itu tidak ada sama sekali poin yang melarang aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Pemerintah hanya mengatur pembatasan penyebaran yang berkaitan dengan perbedaan prinsip antara Jemaat Ahmadiyah dengan Islam mainstream.

Poin 2 dalam SKB tersebut tidak melarang pengikut Jemaat Ahmadiyah untuk melakukan kegiatan ibadahnya. Seluruh bentuk ibadah Jemaat Ahmadiyah tidak berbeda dengan cara ibadah umat Islam lainnya. Rukun Islamnya sama, rukun imannya juga sama.

Ada pelbagai wacana yang berkembang, yang menyebutkan bahwa tatacara ibadah Jemaat Ahmadiyah berbeda dari Islam kebanyakan. Hal itu berasal dari desas-desus yang dikembangkan oleh orang-orang yang sengaja membuat fitnah terhadap Jemaat Ahmadiyah. Parahnya lagi, sebagian masyarakat kita termakan oleh fitnah itu.

Wacana yang berkembang di media masa dan media sosial lebih banyak berasal dari para penentang Jemaat Ahmadiyah. Mereka tidak pernah mengaji Ahmadiyah dari sumber pertama.

Di era teknologi yang maju saat ini tidak sulit untuk menelaah dari sumber pertama, yakni dari laman resminya. Orang Ahmadiyah juga melakukan salat lima waktu menghadap ke kiblat, naik hajinya juga ke Mekah, bukan ke London sebagaimana dituduhkan oleh para pemfitnah. Jemaat Ahmadiyah juga percaya bahwa Nabi Muhammad s.a.w. sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup syariat.

Jemaat Ahmadiyah adalah salah satu sekse mesianik dalam Islam. Sebagian besar umat Islam juga meyakini bahwa di akhir zaman Al-Masih akan turun ke dunia. Bedanya, Jemaat Ahmadiyah sudah meyakini Al-Masih sudah turun dalam wujud Hz. Mirza Ghulam Ahmad.

Sebagaimana tertulis di laman resmi Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bahwa Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan diri secara metaforik sebagai perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Isa dari Nazareth, yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah s.a.w. Mirza Ghulam Ahmad lahir di Qadian, India pada tahun 1835.

Setelah beliau wafat pada 1908, kepemimpinan Jemaat diteruskan oleh khalifahnya, yang disebut dengan Khalifatul Masih (Wakil Al-Masih). Khalifatul Masih berkedudukan sebagai Imam Jemaat se-dunia.

Saat ini yang memimpin Jemaat Ahmadiyah adalah Khalifatul Masih V, Mirza Masroor Ahmad. Kedangan Mirza Ghulam Ahmad tidak membawa syariat baru, namun hanya meneruskan syariat Rasulullah S.A.W. dan mengembalikan Islam sebagai agama yang penuh cinta kasih. Oleh karena itu moto yang terkenal dari Jemaat Ahmadiyah adalah “Love for All, Hatred for None, Cinta untuk Semua, Tiada Kebencian untuk Siapapun.”

Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian dari Jemaat Ahmadiyah Internasional, yang berpusat di London, Inggris, yakni Ahmadiyya Muslim Community. Ahmadiyah masuk ke tanah air pada tahun 1925, jauh sebelum negara Republik Indonesia lahir. Pada Juli 1925 Khalifatul Masih II, Hz. Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad mengirim Maulana Rahmat Ali sebagai misionaris pertama untuk Hindia Belanda.

Jemaat Ahmadiyah adalah organisasi yang mandiri dan tidak pernah menggantungkan dan meminta dana dari pemerintah mana pun. Sumber dana organisasi berasal dari pengorbanan harta anggotanya yang disebut dengan candah. Candah yang terkumpul digunakan untuk membangun masjid, melakukan pelayanan sosial, dan aktivitas lain di seluruh penjuru dunia.

Masjid Baitul Futuh di London adalah masjid terbesar di Eropa Barat. Tiap Jumat, Muslim Televion Ahmadiyya menyiarkan secara langsung khotbah Jumat Khalifatul Masih yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

Siaran itu bisa diakses melalui satelit di seluruh benua maupun streaming YouTube. Jemaat Ahmadiyah juga giat menerjemahkan Quran dalam pelbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa daerah di Nusantara.

Sebagai sebuah organisasi yang peduli dengan masalah sosial, Jemaat Ahmadiyah memiliki badan amal yang disebut dengan Humanity First. Saat ini Jemaat Ahmadiyah sudah ada di lebih dari 200 negara di dunia.

Sebagai organisasi, Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah berbadan hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13 tanggal 13-3-1953. Jemaat Ahmadiyah Indonesia adalah bagian resmi dari masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, mereka berhak hidup damai tanpa intimidasi dari pihak mana pun, serta mendapatkan pelayanan yang sama, seperti komunitas lainnya.

Penulis adalah Redaktur Ahli Nusadaily.com, dosen Unikama, dan pengurus DPP Cebastra.

+ posts
- Advertisement -
AnyFlip LightBox Embed Demo
BERITA TERBARU
- Advertisement -spot_img
Popular
terkait
- Advertisement -spot_img