Bupati Meranti Terpilih Lakukan Rasionalisasi Pejabat Struktural dan OPD

  • Whatsapp
banner 468x60

NOKTAHMERAH.COM – KEPULAUAN MERANTI – Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, periode 2021-2026, H Muhammad Adil berencana melakukan rasionalisasi pejabat struktural dan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat.

BACA JUGA : Pemerintah Kuatkan Efektivitas Pelaksanaan Komite PC-PEN – Nusadaily.com

Bacaan Lainnya

“Meranti itu ada 688 pejabat struktural. Nanti akan kita kecilkan (kurangi) menjadi 300 orang. Berarti ada 388 pejabat yang akan tersingkir. Sedangkan 35 OPD yang ada, kita rampingkan menjadi 16 saja,” ungkap H Adil kepada wartawan di Selatpanjang, Jumat sore.

Saat ditanyai OPD mana saja yang akan dirampingkan, ia belum mau menjawabnya sekarang.

Namun akan dijelaskan dia nanti saat rapat perdana bersama OPD dalam rangka evaluasi kinerja pada Senin (1/3/2021) mendatang.

BACA JUGA : DPUPR Lebak Mengapresiasi Jalan Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi – Noktahmerah.com

“Senin esok kita adakan upacara untuk seluruh jajaran OPD. Selanjutnya baru kita rapat bersama, dan di situ kita mau evaluasi kinerja. Iya di dalam rapat itu, nanti kita akan tahu mana yang mau diganti dan mana yang tidak,” ujar H Adil.

Ia mengakui, upaya yang dilakukannya itu agar jajarannya bisa betul-betul bekerja dan meminimalisir pembengkakan APBD yang terkuras akibat beban penggunaan anggaran yang relatif tidak tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat.

Kinerja pejabat pun akan dimaksimalkan dengan memanfaatkan teknologi masa kini. Cara itu diakuinya lebih efektif dan meminimalisir keruwetan dalam menjalankan roda pemerintahan yang biasanya lebih ke cara kerja manual.

BACA JUGA : Paus Fransiskus Sahkan Aturan Baru Antikorupsi di Negara Vatikan – Beritaloka.com

“Makanya Meranti ini kita bangun¬†smart city, jadi semua kerja itu tidak perlu harus datang. Karena sekarang sudah ada sistem teknologi, itu yang nanti kita manfaatkan dan ditunjang dengan SDM di Meranti. Generasi muda dan ASN itu harus wajib mengetahui IT (teknologi informasi),” jelasnya.

Perubahan dari Kebijakan

Mantan anggota legislatif provinsi itu meyakini dalam waktu tiga bulan ke depan sudah ada perubahan dari kebijakan yang telah dibuatnya.

“Kalau nanti tidak bisa berubah, saya akan Plt kan dia. Karena kita tidak mau lagi di OPD itu hanya menetek (bergantung) pada APBD dan tidak ada perubahan yang signifikan,” pungkasnya.(ros)