Kemendagri Lebih Pro Panwaslu Kab/Kota

  • Whatsapp
gedung sidang mahkamah konstitusi
Ilustrasi gedung MK
banner 468x60

NUSADAILY.COM-JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) cenderung mempertahankan lembaga Panwas Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan pemilhan kepala daerah (Pemilukada) 2020 mendatang. Itu karena Bawaslu Kabupaten/Kota tidak punya payung hukum mengawasi Pemilukada.

Kecenderungan Kemendagri itu tertuang dalam risalah sidang judicial review UU Pemilukada 1/2015 di Mahkamah Konstitusi 23 Oktober 2019 lalu.

Baca Juga

Kemendagri menilai Pemilukada bersifat dinamis. Sehingga keberadaan lembaga pengawas yang adhoc (sementara) lebih baik karena sudah sesuai payung hukum UU Pemilukada.

R. Gani Muhamad, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri dalam petitum sidang di Mahkamah Konstitusi 23 Oktober 2019 lalu meminta Majelis Hakim MK menyatakan frasa panwas kabupaten/kota di UU Pemilukada tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pemerintah juga meminta supaya frasa Panwas Kabupaten/Kota beranggotakan 3 orang tetap punya hukum mengikat.

”Kami juga meminta majelis hakim menyatakan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU 1 Tahun 2015 (UU Pemilukada) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila Yang Mulia dan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono),” paragraf akhir isi petitum yang dijelaskan Gani.

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilukada yang dimaksud Gani berisi tentang pembentukan dan penetapan Panwas Kabupaten/Kota.

Gani menjelaskan, apabila ingin menghasilkan pemilu efektif, demokratik, dan berintegritas,maka perlu pijakan perundangan yang dinamis. Sehingga perundangan tersebut dapat mengantisipasi kelemahan-kelemahan dan peluang-peluang ke arah pelanggaran pemilu yang semakin kompleks pola pelanggarannya.

Namun, karena yang ada saat ini adalah UU Pemilukada, maka itu yang berlaku.

Pemerintah menilai bila mekanisme pengawasan Pemilukada disesuaikan dengan mekanisme pengawasan Pemilu, maka pemerintah tidak ingin mendasarkannya pada putusan MK. Lebih baik melalui revisi Undang Undang Pemilukada.

Seperti diketahui, pengamat politik dan juga advokat Dr Refly Harun menegaskan bahwa Bawaslu  Kabupaten/Kota se-Indonesia tidak punya kepastian hukum untuk menjadi pengawas dalam Pemilukada  2020 nanti. Bila sebuah lembaga tidak punya kepastian hukum, rawan diperkarakan secara pidana, perdata atau tata usaha negara.

Pelaksanaan Pemilukada 2020 nanti menggunakan payung hukum UU Pemilukada 10/2016  dan UU Pemilukada 1/2015. Bukan lagi menggunakan acuan UU 7/2017 tentang Pemilu.

Bahkan, Ketentuan Peralihan dalam UU Pemilu 7/2017, khususnya pasal 563 ayat (2) juga telah melarang perpanjangan anggota lembaga bernama Panwaslu Kabupaten/Kota. Sehingga bisa dikatakan Panwaslu Kabupaten/Kota telah terhapus.

”Ketidakpastian hukum ini juga karena MK (Mahkamah Konstitusi) yang pernah memutuskan pemilukada bukan pemilu,” ungkap  ahli hukum tata negara ini kepada nusadaily.com, Jumat (1/11/2019).(tim nusadaily)

Post Terkait

banner 468x60