Dugaan Pelecehan Seksual, Kuasa Hukum Pendiri Sekolah SPI Batu Minta Masyarakat Tak Beropini

  • Whatsapp
banner 468x60


NUSADAILY.COM-KOTA BATU– Pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu berinisial JE tersandung dugaan tiga perkara sekaligus. Yakni tindakan pelecehan seksual, kekerasan fisik dan eksploitasi ekonomi. Sangkaan itu terkuak tatkala Komnas Perlindungan Anak mendampingi 3 dari 15 siswi SPI melapor ke Polda Jatim. Ketiga pelapor itu disinyalir kuat sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan JE.

“Ketiga korban siswi SMA SPI. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tapi juga di luar negeri ketika menggelar kunjungan. Para korban ini berasal dari berbagai daerah,” kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait beberapa hari lalu saat mendampingi ketiga korban melapor ke Polda Jatim.

Bacaan Lainnya

Aris mengatakan, perbuatan JE terungkap dari laporan salah satu korban yang mengalami tekanan psikis ke Komnas PA. Dari laporan itu, pihaknya melakukan investigasi hingga mengembang pada rentetan daftar korban sebanyak 15 orang. Semuanya merupakan peserta didik SPI perempuan yang berasal dari berbagai daerah.

“Dari 15 korban, 3 diantaranya kami ajak untuk melaporkan ke Polda Jatim. Kami menyerahkan bukti-bukti data agar diusut. Bentuk pelecehan seksual bahkan hingga sampai penetrasi alat vital. Dan perbuatan itu dilakukan berulang-ulang,” papar Arist.

Menanggapi sangkaan yang membelit dirinya, JE menunjuk kuasa hukum Recky Bernadus Surupandy. Recky ditunjuk sebagai kuasa hukum per tanggal 29 Mei melalui surat kuasa khusus.

Mewakili JE selaku kliennya yang kini menjadi terlapor, Recky menuturkan bahwa laporan tersebut belum terbukti kebenarannya. Meski begitu, pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami selaku kuasa hukum akan melakukan upaya hukum sebaik-baiknya guna kepentingan hak dan kepentingan hukum dari klien kami,” kata Recky.

Ia menambahkan, upaya hukum berupa pengaduan ataupun pelaporan merupakan hak mutlak setiap warga negara. Hak tersebut, wajib pula disertai dengan membuktikan kebenaran atas pengaduan atau pelaporan sebagaimana disangkakan pelapor kepada kliennya. Hal tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah.

Terlapor Berhak Lakukan Upaya Hukum

Lebih lanjut, Recky menegaskan bahwa kliennya juga memiliki hak untuk melakukan upaya hukum guna membuktikan ketidakbenaran suatu pengaduan maupun pelaporan itu. Sehingga ia meminta agar seluruh pihak dan khalayak luas agar dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Serta meminta untuk tidak mengeluarkan pendapat ataupun opini-opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. “Hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi klien kami,” lanjut Recky.

Sementara itu, pembina maupun pengurus SPI mengaku kaget atas polemik yang mencuat baru-baru ini. Pihak sekolah mengetahui persoalan yang ada dari pemberitaan media massa. Saat ini, pihak pembina dan pengurus SPI bersama kuasa hukum sedang menindaklanajuti hal ini, termasuk melakukan langkah-langkah hukum yang dipandang perlu.

Dari pernyataan tertulis yang disampaikan pihak SPI, mengatakan, bahwa seluruh anak didik dan kegiatan SPI saat ini berjalan seperti biasa. Pengelola sekolah akan tetap berpegang pada tujuan untuk menghantarkan para siswa memiliki life skill berlandaskan cinta kasih. “Seluruh pengurus dan pendiri SPI tetap berkomitmen pada misi mulia yang kami bangun sejak semula SPI berdiri,” tutur pihak jajaran pengurus SPI yang disampaikan secara tertulis.

Sebelumnya, Kepala Sekolah SPI, Risna Amalia menyanggah atas laporan pelecehan seksual yang menimpa siswi-siswi SPI. Pemberitaan yang ada juga dimentahkan karena tidak sesuai dengan kejadian sehari-hari di SPI. Ia bekerja sejak 2007 lalu di SPI sebagai kepala sekolah maupun ibu asrama hingga kini. Selama ia bekerja tak ada kejadian pelecehan seksual.

“Pelecehan apa ini? Kami juga kaget dan merasa aneh dengan pemberitaan ini. Tidak pernah terjadi kejadian-kejadian seperti yang disampaikan. Sama sekali tidak ada. Kami tidak tahu siapa yang memasukkan bahan pelaporan, dengan tujuan apa, dan memiliki motif apa membuat laporan itu,” kata Risna menampik.(wok/aka)

Pos terkait

banner 468x60