Bekas Bupati Jember Faida Wariskan Titel Tidak Wajar dari Audit Anggaran Akhir Masa Jabatannya

  • Whatsapp
banner 468x60

NUSADAILY.COM – JEMBER – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan kesimpulan atas audit penggunaan anggaran di Kabupaten Jember untuk tahun 2020 dengan predikat Tidak Wajar.

Bacaan Lainnya

Tahun tersebut adalah masa terakhir dari masa kepemimpinan Bupati Jember saat masih dijabat oleh dr. Faida, MMR. Ketika itu anggaran daerah lebih banyak digunakan untuk penanganan wabah penyakit corona karena COVID-19 melanda sejak pertengahan tahun.

Namun, Bupati Jember saat ini Hendy Siswanto yang menerima dokumen hasil audit saat diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono di Sidoarjo pada Senin, 31 Mei 2021.

Pejabat terkait seperti Wakil Bupati Jember, KH Muhamad Balya Firjaun Barlaman, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, dan Kepala Subauditorat BPK Jatim IV Budi Cahyono turut hadir untuk menyaksikannya.

“Ini tidak baik,” ucap Bupati Hendy.

Hendy berkata demikian karena alasan setahun sebelumnya, audit anggaran untuk Jember juga buruk. Yakni, dengan menuai predikat disclaimer untuk anggaran pada tahun 2019 silam.

“Menjadi pemicu di kepemimpinan saya dengan Gus Firjaun agar opini BPK lebih baik kedepannya. Masyarakat jangan sampai dirugikan karena anggaran digunakan birokrasi untuk pelayanan,” tegasnya.

Terdapat 7 temuan krusial dari BPK sehingga mengganjar opini audit tidak wajar.

Berikut Penyampaian BPK Melalui Keterangan Resminya:

1) Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

2) Jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp1.302,44 miliar atau Rp1,3 triliun serta belanja barang dan jasa Rp937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional. Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp202,78 miliar.

3) Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp68,80 miliar dari angka Rp1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan.

4) Dari jumlah Rp126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2020 terdapat Rp107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai dan atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5) Terdapat Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp31,57 miliar dari jumlah sebesar Rp111,94 miliar tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

6) Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja Rp66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG. Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai Beban Persediaan.

7) Pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap – jalan, irigasi,dan jaringan masing-masing sebesar Rp3.470,53 miliar atau Rp3,4 triliun; Rp2.007,36 miliar atau Rp2 triliun; dan Rp141,46 miliar berupa rehabilitasi, renovasi, dan atau pemeliharaan yang belum bahkan tidak didistribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

Sebelum laporan hasil pemeriksaan diserahkan, BPK telah meminta tanggapan kepada Pemkab Jember atas rencana aksi yang akan dilaksanakan.

“BPK berharap LKPD yang telah diperiksa dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, terutama terkait dengan penganggaran,” tutur Joko.

Menurutnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP. Durasi waktu untuk memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. (sut/aka)

Pos terkait

banner 468x60